Jangan Sampai Voting

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Meski tidak ikut serta mengusulkan nama dalam bursa pimpinan MPR RI 2019-2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkeinginan agar proses pemilihan Ketua MPR RI tidak dilakukan dengan voting. Namun melalui musyawarah mufakat. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PPP, Arwani Thomafi, dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema MPR Rumah Besar Kebangsaan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8). \"Untuk pemilihan pimpinan MPR kali ini, PPP tidak akan mengusulkan nama calon Ketua MPR. Namun kita meminta, agar pemilihan pimpinan MPR dipilih secara musyawarah mufakat. Karena MPR mewakili rumah kebangsaan. Jangan sampai kejadian pada tahun 2014 saat diputuskan dengan voting terulang kembali, jelas Arwani. Kalau tidak ada upaya musyawarah, lanjut Arwani, akan terus memperpanjang masalah polarisasi di tengah masyarakat. \"Kalau awalnya sudah ribut, peran MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi jauh,\" imbuhnya. Dia memastikan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) segera menentukan calon pimpinan MPR. Pemilihan, kata Arwani, melalui asas musyawarah mufakat. \"Jadi soal siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil ketua, dari fraksi mana Insya Allah nanti akan bisa disepakati secara musyawarah mufakat di internal KIK,\" tuturnya. Ia juga memahami adanya keinginan beberapa partai untuk mengambil posisi Ketua MPR. Dan tentunya kata dia, harus ada yang memberi dan menerima. Di situ perlu ada pembicaraan informal lintas fraksi dan kelompok DPD. Saya yakin ada solusinya, ucapnya. Sementara itu, Pakar Politik dan Direktur Eksekutif CSIS, Phillips Josario Vermonte, menyebut tidak ada yang aneh para partai politik tengah berebut kursi ketua MPR. Dia yakin, pemilihan ketua MPR tidak akan terjadi keributan jika memang dilakukan secara terbuka dan transparan. \"Sudah sewajarnya ada upaya perebutan pimpinan. Perlu dipahami politik ini adalah kepentingan,\" kata Phillips. Dia mengatakan, pasca pemilu dan pileg 2019 lalu, sejumlah parpol pemenang pemilu, memiliki kans lebih besar untuk memimpin MPR RI. Yang penting figurnya sudah melampaui sebagai aktor politik praktis dan yang bisa diterima oleh masyarakat. Bisa dari PDIP, Golkar, PKB, maupun dari parpol lain, yang tentunya juga tidak bisa mengabaikan keberadaan DPD RI. Proses bergaining itu adalah prinsip paling realistis dalam politik nasional hari ini. Karena itu, kalau ekspektasinya ideal, kita bisa frustasi melihat apa yang terjadi dalam politik nasional,\" ucapnya. Menurut Philip, adanya frustuasi dan lainnya bisa diatasi dengan adanya pengelolaan kepentingan serta partai-partai politik melakukan manuvernya secara transparan dan berdasarkan fatsun politik yang telah disepakati. \"Jadi menurut saya, tidak apa-apa ada partai-partai yang mau berebut kursi pimpinan MPR. Asal dilakukan secara transparan dan mengikuti fatsun politik yang telah disepakati,\" pungkasnya. Gerindra Juga Siap Terpisah, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade juga berkeinginan untuk merebut jabatan ketua MPR RI. Menurutnya, sebagai pemenang pemilu kedua, Gerindra punya harapan. \"Kader kami siap menduduki jabatan tersebut,\" kata Andre Rosiade di Jakarta, Jumat (2/8). Dia menjelaskan keinginan Gerindra merebut ketua MPR bukan karena adanya pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. \"Niat meraih jabatan itu karena Gerindra merupakan salah satu partai politik yang lolos masuk parlemen. Sebagai pemenang kedua pemilu, sangat wajar Gerindra menginginkan jabatan tersebut. Apalagi pemilihan pimpinan MPR bukan seperti pemilihan pimpinan DPR yang ditetapkan UU MD3. Tetapi memakai sistem paket,\" papar Andre. Menurutnya, Gerindra sama sekali tidak memberikan syarat-syarat tertentu dalam upaya rekonsiliasi. Termasuk meminta jatah ketua MPR atau jatah menteri kepada Jokowi atau Megawati. \"Kita berkewajiban setelah kompetisi keras pada pemilu, saatnya bersama bangun bangsa. Sebagai pemenang pemilu kedua, kami tidak munafik. Kalau diberikan kesempatan, tentu Gerindra kami ambil. Kami siap komunikasi dengan partai mana pun,\" tukasnya. Dia menambahkan Gerindra belum pada keputusan bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. Namun, pada waktunya, Prabowo akan menyampaikan sikap politik Gerindra pasca-pemilu. \"Kerja sama dengan pemerintah Jokowi kan bisa dalam pemerintah, bisa juga di luar. Kalaupun oposisi bukan karena dasar kebencian. Kami siap bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi, baik di dalam mapun di luar. Yang kami tawarkan adalah konsep pembangunan,\" bebernya.(yah/fin/rh)

Sumber: